Pemerintah Tambah Kuota Hunian MBR
Sbypresidenku.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan segera mengumumkan tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam menyediakan hunian layak dengan harga terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Dalam keterangan yang disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Maruarar menyatakan bahwa kebijakan ini diambil karena tingginya minat masyarakat terhadap program rumah subsidi. “Mudah-mudahan dalam ketika dekat nanti Presiden umumkan juga akan eksis tambahan kuota. Sebab memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit pajaknya rendah,” ujarnya. Dengan tambahan kuota ini, diharapkan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memperoleh hunian layak.
Sejak Kabinet Merah Putih bekerja pada 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025, pemerintahan Presiden Prabowo telah berhasil membangun dan menyerahkan 110.000 unit hunian MBR. Keberhasilan ini menjadi bukti konkret dari komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan loka tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah sendiri telah menargetkan buat membangun 220.000 unit hunian MBR pada tahun 2024.
Tetapi, dalam proses penyediaan hunian subsidi ini, Kementerian PKP menemui dua tantangan utama. Tantangan pertama adalah memastikan bahwa subsidi perumahan ini tepat target, sedangkan tantangan kedua adalah menjaga kualitas hunian agar tetap memenuhi standar yang bagus. Untuk menyelesaikan tantangan pertama, Kementerian PKP bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bahwa penerima subsidi benar-benar berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. “MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu masyarakat berpenghasilan bawah itu ditentukan nanti by name by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tak tepat target. Jadi semuanya pas sasaran,” jelas Maruarar.
Menaikkan Kualitas Hunian Subsidi
Selain memastikan alokasi subsidi yang pas sasaran, tantangan lain yang menjadi perhatian adalah kualitas hunian yang dibangun. Maruarar mengakui bahwa eksis beberapa pengembang properti yang kurang memperhatikan kualitas bangunan, sehingga menyebabkan berbagai permasalahan setelah hunian diserahterimakan kepada penduduk. Buat mengatasi masalah ini, Kementerian PKP telah membentuk tim kurator yang terdiri dari eselon I, termasuk Maruarar sendiri, demi memastikan bahwa rumah subsidi statis berkualitas. “Kami diminta buat terus memastikan, jangan nanti kuotanya (hunian MBR) meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi walaupun rumah subsidi, perintah Presiden Prabowo juga harus masih berkualitas,” tegasnya.
Dalam temuan tim kurator, secara umum hunian MBR mempunyai kualitas yang cukup baik. Namun, masih ada beberapa lokasi yang mengalami kendala akibat kelalaian pengembang. Maruarar mencontohkan salah satu kasus yang ditemukan di Bekasi, di mana hunian baru satu tahun dihuni namun mengalami permasalahan lantai yang tak rata dan bergelembung. Selain itu, ada juga hunian yang kesulitan akses setelah hujan turun, menyebabkan kompleks perumahan terendam banjir.
Menanggapi permasalahan ini, pemerintah berkomitmen buat meningkatkan pengawasan dalam pembangunan hunian MBR di masa mendatang. Dengan supervisi yang lebih ketat, diharapkan kualitas hunian subsidi dapat lebih terjamin dan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang pantas. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari program ini, baik dari segi aksesibilitas maupun kualitas hunian yang mereka tempati,” tutur Maruarar.
Melalui langkah-langkah ini, pemerintahan Prabowo Subianto lanjut berupaya agar masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang berpenghasilan bawah, dapat merasakan manfaat dari kebijakan penyediaan hunian subsidi. Dengan tambahan kuota dan peningkatan kualitas hunian, diharapkan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera, serta tercipta lingkungan loka tinggal yang nyaman dan kondusif bagi seluruh rakyat Indonesia.
