Sbypresidenku.com – Penilaian Kebijakan Mendes PDT Yandri Susanto oleh Presiden Prabowo
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto diminta buat mengevaluasi kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto. Permintaan ini muncul sebab kebijakan yang dikeluarkan oleh Mendes Yandri dianggap bertentangan dengan Asta Cita yang menjadi visi Presiden.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penerbitan Surat Keputusan (SK) terkait pengangkatan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa yang baru. Keberadaan SK tersebut dikhawatirkan akan mengancam posisi para TPP yang telah lama berdedikasi di desa-desa. “Meminta Presiden RI buat mengevaluasi kinerja Menteri Desa PDT sebab sudah melakukan hal yang bertentangan dengan Asta Cita Presiden dan sangat merugikan masyarakat,” ungkap Koordinator Paguyuban TPP se-Indonesia, Ahmad Faiz, dalam keterangan tertulis pada Selasa, 4 Maret 2025.
Ketidaksesuaian dengan Regulasi yang Ada
Ahmad Faiz menjelaskan bahwa SK pengangkatan TPP Desa yang baru tidak sinkron dengan Keputusan Mendes (Kepmendes) Angka 143 Tahun 2022 mengenai Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat. Dalam aturan tersebut, pemberhentian TPP cuma dapat dilakukan kalau seseorang menerima tiga kali evaluasi berkinerja jelek dengan nilai D dalam kurun saat 12 bulan terakhir. Namun, menurut hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Energi Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa PDT pada 7 Oktober 2024, tak ada personil TPP yang menerima nilai D ataupun melakukan pelanggaran yang dapat menjadi alas pemberhentian.
“Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Energi Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa DPTT RI tanggal 7 Oktober 2024, hasil Evkin kami tidak ada yang mendapatkan nilai D dan kami tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana yang disebut dalam Kepmen tersebut,” jernih Ahmad Faiz. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan SK pengangkatan tenaga pendamping baru tersebut cukup kontroversial dan berpotensi tak sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.
Dugaan Motif Politis dan Demosi yang Tak Jelas
Tak cuma dikeluarkannya SK yang mengancam keberadaan TPP yang sudah eksis, pihaknya juga mengeluhkan bahwa beberapa dari mereka dikenakan sanksi berupa demosi atau penurunan jabatan tanpa alasan yang jernih. Ahmad Faiz menuturkan bahwa tindakan ini menimbulkan dugaan adanya arti tertentu di balik kebijakan tersebut.
“Selain itu, kami juga diberikan hukuman demosi (turun jabatan) dengan alasan yang tak jelas,” kata Ahmad. Lebih lanjut, ia mencurigai adanya tujuan politis dalam kebijakan ini. “Kami menengarai kebijakan ini merupakan langkah politis dalam menyingkirkan TPP eksisting untuk memasukkan orang baru,” sebutnya.
Kekhawatiran ini semakin kuat mengingat TPP mempunyai peran kunci dalam mendampingi masyarakat desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan. Jika keputusan ini berlanjut tanpa transparansi, dikhawatirkan akan mempengaruhi stabilitas program pendampingan desa yang selama ini sudah berjalan dengan baik.
Asa akan Penilaian Presiden Prabowo
Dengan adanya ketidakjelasan dalam kebijakan yang diambil, Ahmad Faiz dan para TPP lainnya berharap Presiden Prabowo segera turun tangan buat mengevaluasi keputusan yang dikeluarkan oleh Mendes PDT. Mereka menilai bahwa kebijakan ini tak hanya berdampak pada keberlangsungan pekerjaan mereka tetapi juga pada masyarakat desa yang bergantung pada pendampingan yang diberikan oleh TPP.
Permintaan penilaian ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menjalankan Asta Cita sebagai pedoman dalam kebijakan pembangunan nasional. Jika kebijakan yang diterapkan malah bertentangan dengan visi Presiden, maka evaluasi menjadi langkah yang diperlukan agar arah pembangunan desa masih berada di jalur yang sesuai dengan kebijakan nasional.
Dengan munculnya berbagai polemik ini, publik menantikan respons dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil masih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Penilaian terhadap kebijakan baru ini diharapkan bisa memberikan kepastian bagi para tenaga pendamping desa yang telah lamban mengabdikan diri dalam pembangunan wilayah terpencil.
