Sbypresidenku.com – Perkumpulan Pekerja PLN Apresiasi Sikap Presiden RI Prabowo Tolak Skema Power Wheeling
Perkumpulan Pekerja PLN Dukung Keputusan Presiden
Perkumpulan Pekerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan apresiasi mereka terhadap sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang menolak skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Keputusan ini dianggap sebagai langkah tepat buat menjaga kedaulatan energi nasional serta memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan listrik yang berkualitas dengan tarif yang wajar.
“Sikap Presiden yang secara tegas menolak skema power wheeling mencerminkan komitmennya dalam menjaga sistem ketenagalistrikan nasional yang konsisten dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar salah satu perwakilan Serikat Pekerja PLN. Mereka menilai bahwa dengan nir diberlakukannya skema ini, PLN statis dapat menjalankan perannya sebagai penyedia listrik primer di Indonesia tanpa gangguan dari pihak-pihak swasta yang berorientasi profit murni.
Power wheeling sendiri merupakan sistem yang memungkinkan pihak swasta untuk menggunakan jaringan transmisi listrik yang dikelola oleh PLN buat menjual listrik langsung kepada pelanggan. Jika diterapkan, skema ini dikhawatirkan akan melemahkan posisi PLN sebagai penyedia listrik primer dan berpotensi menghadirkan ketidakstabilan dalam pasokan listrik nasional. Dengan adanya keputusan Presiden Prabowo buat menolaknya, Serikat Pekerja PLN melihat ini sebagai tanda keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat dan penguatan ketahanan daya nasional.
Implikasi Penolakan Power Wheeling bagi Sektor Daya
Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto buat tak menerapkan skema power wheeling dapat membawa akibat positif bagi sektor energi nasional. Dengan menolak skema ini, pemerintah dapat lebih fokus pada penguatan infrastruktur listrik yang sudah ada, pengembangan energi baru dan terbarukan melalui pendekatan yang lebih terstruktur, serta memastikan listrik masih menjadi layanan publik yang dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang terjangkau.
Perkumpulan Pekerja PLN berpendapat bahwa skema power wheeling berpotensi membuka jalan bagi liberalisasi sektor ketenagalistrikan yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat. Dengan adanya regulasi yang nir memberi ruang bagi praktik ini, maka distribusi daya listrik tetap berada dalam kontrol primer PLN, sehingga dapat memperkecil risiko fluktuasi harga listrik akibat penguasaan partikelir.
Selain itu, PLN juga diharapkan dapat lebih fokus dalam menaikkan efisiensi operasionalnya serta mempercepat transisi ke daya terbarukan tanpa adanya tekanan dari pihak partikelir yang cuma berorientasi pada keuntungan. “Kita perlu menciptakan sistem yang berkeadilan serta memastikan bahwa semua warga negara dapat menikmati listrik secara merata, bukan cuma mereka yang mampu membayar lebih buat tarif premium dari perusahaan partikelir,” ujar seorang perwakilan perkumpulan pekerja.
Dengan adanya dukungan penuh dari Serikat Pekerja PLN terhadap keputusan Presiden ini, diharapkan pemerintah dapat lanjut konsisten dalam kebijakan ketenagalistrikan yang berfokus pada kepentingan nasional. Ke depan, penguatan PLN sebagai tulang punggung penyedia listrik di Indonesia akan menjadi kunci primer dalam menjaga stabilitas energi dan memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap listrik yang berkualitas dan terjangkau.
