Sbypresidenku.com – Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, Semprot Ormas yang Geledah Warung
Aksi Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menjadi sorotan setelah dirinya menegur keras sekelompok ormas yang melakukan penggeledahan terhadap warung yang statis buka di bulan Ramadan. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat sekelompok manusia dari sebuah ormas melakukan sweeping terhadap pemilik warung dan bahkan menumpahkan minuman di depan pembeli yang tidak berpuasa. Putri Karlina dengan tegas mengecam tindakan tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada kewenangan kelompok mana pun buat bertindak seperti itu.
Menurut Putri Karlina, kebebasan individu dalam menjalankan ibadah tidak boleh dicampuri dengan cara-cara yang dapat merugikan masyarakat. “Tindakan semena-mena terhadap pedagang dan konsumen seperti itu tidak bisa dibenarkan. Negara ini memiliki aturan yang jelas, dan bukan hak ormas untuk bertindak sewenang-wenang terhadap manusia lain,” tegasnya dalam pernyataan legal. Kejadian ini pun mencuri perhatian masyarakat luas, yang turut mengungkapkan berbagai pendapat di media sosial.
Reaksi Publik dan Sikap Tegas Pemerintah
Pasca viralnya kejadian tersebut, banyak warganet yang memberikan dukungan terhadap sikap tegas Putri Karlina. Mereka menilai bahwa tindakan sweeping oleh ormas bukanlah solusi yang pas buat menegakkan nilai keagamaan selama Ramadan. Banyak pihak menyoroti bahwa persoalan moral dan ibadah adalah urusan individu yang tak boleh dipaksakan oleh kelompok tertentu dengan langkah represif.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Garut juga menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri oleh ormas tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia. “Kami akan menindak tegas segala bentuk intimidasi terhadap pedagang yang masih berjualan di siang hari, selama mereka beroperasi sinkron aturan yang berlaku,” ujar juru bicara Pemerintah Kabupaten Garut.
Di sisi lain, ormas yang terlibat dalam insiden tersebut belum memberikan penjelasan legal terkait tindakan mereka. Namun, masyarakat berharap kejadian seperti ini tak terulang kembali, dan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi. Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya toleransi dan pemahaman terhadap sesama dalam bingkai keberagaman yang ada di Indonesia.
