Sbypresidenku.com – Komisi I DPRD Kabupaten Nahas melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Nahas pada Kamis. Cara ini diambil buat meninjau secara langsung pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat. Sidak ini dilakukan sebagai wujud supervisi terhadap kinerja Dispendukcapil serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sudah optimal dan sesuai dengan standar yang berlaku.
Penilaian Pelayanan Dispendukcapil
Dalam sidak tersebut, personil Komisi I DPRD Kabupaten Malang mengevaluasi berbagai aspek pelayanan administrasi kependudukan, termasuk penerbitan KTP, KK, dan akta kelahiran. Mereka menyoroti berbagai kendala yang dialami masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan, seperti antrean panjang dan keterlambatan dalam pencetakan arsip. Salah satu personil Komisi I mengungkapkan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung kesiapan Dispendukcapil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan administrasi kependudukan adalah hak alas masyarakat yang harus dipenuhi dengan lekas dan pas. Kami mau memastikan bahwa tidak eksis kendala yang menghambat masyarakat dalam mendapatkan arsip kependudukan mereka,” ujar salah satu anggota DPRD yang ikut dalam sidak tersebut.
Hasil penilaian menunjukkan bahwa statis terdapat sejumlah persoalan teknis dalam layanan kependudukan, seperti sistem antrean yang belum maksimal serta keterbatasan peralatan pencetakan. Selain itu, beberapa warga yang datang ke Dispendukcapil mengeluhkan tentang ketidaksempurnaan informasi terkait proses pembuatan dokumen. Komisi I DPRD Kabupaten Nahas meminta agar Dispendukcapil meningkatkan kualitas layanan serta memperbaiki sistem agar lebih efisien dan cepat.
Rekomendasi Pemugaran Layanan Kependudukan
Setelah meninjau kondisi di lapangan, Komisi I DPRD Kabupaten Malang memberikan sejumlah rekomendasi kepada Dispendukcapil agar pelayanan bagi masyarakat semakin baik. Salah satu rekomendasi primer adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, mereka juga menyarankan penggunaan teknologi yang lebih canggih agar proses administrasi menjadi lebih efisien.
“Kami berharap eksis peningkatan dalam sistem antrean serta digitalisasi layanan agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses arsip kependudukan mereka tanpa harus menunggu lama di kantor Dispendukcapil,” tambah salah satu personil dewan yang hadir dalam sidak tersebut.
Selain peningkatan sistem administrasi, Komisi I juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme pengurusan dokumen kependudukan. Hal ini bertujuan buat mengurangi miskomunikasi serta mempermudah warga dalam memahami proses yang harus dilalui. Mereka juga meminta agar Dispendukcapil lebih responsif dalam menanggapi keluhan masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai pihak buat menaikkan efektivitas pelayanan.
Dengan adanya sidak ini, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Malang dapat semakin bagus, transparan, dan efisien. Masyarakat pun diharapkan mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap dokumen kependudukan yang mereka butuhkan tanpa hambatan administratif yang menyulitkan.
